PDIP Siapkan Instruksi Tertulis Untuk Kepala Daerah dan DPR/DPRD Wujudkan Swasembada Kedelai

DENPASAR - Ancaman resesi dan krisis pangan mulai menghantui sejumlah negara di dunia. Hal inilah yang membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berusaha bergotong-royong mengantisipasi kedua ancaman tersebut.

Baca juga: Hana Rawhiti Maipi-Clarke: Anak Muda yang Mengguncang Parlemen Selandia Baru

Salah satu yang dilakukan oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu yakni mengadakan FGD Membangun Hegemoni Pangan dengan Tema Swasembada Kedelai yang diadakan secara hybrid dan diikuti oleh ratusan kader. Acara dilaksanakan secara luring di Sekolah Partai PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan daring pada Rabu (19/10/2022). Hadir secara daring termasuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sekjen Hasto Kristiyanto hadir secara fisik bersama Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, dan Rokhmin Dahuri.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagaimana arahan dari Megawati, bahwa 2024 harus berswasembada kedelai. Karena itu, seluruh kepala daerah dari partainya, para anhhota DPR/DPRD, harus bisa mencari 1 juta hektar lahan untuk kedelai. 

Baca juga: Jangan Sampai Ada Omongan di Pilpres 2024, Mereka Menang Karena Curang!

Hadto mengatakan bahwa akan ada instruksi tertulis dari DPP PDI Perjuangan. “Bahwa setiap kepala daerah dari PDIP dan DPRD, wajib mengupayakan untuk mewujudkan swasembada kedelai, ” kata Hasto.

“Yang kedua mengindentifikasikan lahan-lahan untuk kedelai. Nanti diintegrasikan dengan BRIN, dengan Kementerian Pertanian di dalam meningkatkan kualitas benih kedelai, " kata Hasto.

Baca juga: Puan Maharani: Prajurit TNI Harus Netral dari Politik Praktis

Petani wirausaha yang juga peneliti Prof Ali Zum Mashar mengatakan, sejatinya Indonesia bisa untuk mengembangkan produksi kedelai secara baik. Karena itu, melakukan kedaulatan pangan dengan kedelai bukanlah hal yang mustahil.

"Salah satunya kita harus legowo terhadap hasil-hasil produk bangsa atau kemandirian pangan ini menjadi tuan di negeri sendiri. Agar produk petani itu tuan di negeri sendiri bukan produk petani dari luar negeri yang merajai, " kata Prof.Ali.

Baca juga: Hendri Kampai: Bersih-Bersih atau Dibersihkan, Ketika Rakyat Memilih Melawan Intimidasi

Menurut Ali, seharusnya sudah tak perlu dipandang sebelah mata soal kedelai ini. Bahkan, tempatnya di Serang, Banten, petani jagungnya bergeser untuk mulai mengembangkan kedelai.

"Jadi petani diturunkan yang namanya yang lahannya kurang produktif menjadi memilih kedelai. Karena incomenya jauh lebih tinggi, " jelasnya.

Baca juga: Pemilu 2024,  Perjuangan Rakyat untuk Merdeka dari Kumpeni dan Dinasti Politik

Sehingga, jika bicara soal swasembada, perlu kerja simultan bagaimana hingga 2023 Indonesia sudah bisa menanam benih di 1.250.000 hektar. Hal ini bisa meningkatkan produksi kedelai.

Senada, Peneliti BRIN Pepi Nur Susilawati mengatakan, jika melihat perkembangan kedelai Indonesia sangat strategis, karena produksinya kebanyakan bukan untuk produksi tapi untuk konsumsi sehari-hari. 

"Ini produknya wong cilik. Jadi kalau kita sukses dengan kedelai, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan para wong cilik, para petani, " ungkap Pepi.

Namun, peluang ini tak dilihat oleh banyak orang. Sebagai perbandingan di tahun 1993 Indonesia pernah mencapai 1 juta ton, sedangkan sekarang di tahun 2021 hanya mencapai 300 ribu ton saja, padahal yang mengonsumsi kedelai tambah banyak.

Salah satu saran dari Pepi adalah, bagaimana kedelai bisa sejalan dengan tanaman lain dengan menanamnya di lahan sub optimal atau lahan kritis. "Kita memiliki 6 juta hektar lahan yang potensial yang ditanami kedelai, " jelas Pepi.

Baca juga: Hendri Kampai: Kapitalisme Politik Indonesia, Kisah Uang yang Berbicara

Sehingga sekarang ini yang diperlukan adalah inovasi, teknologi, dan inovasi dari political willnya. Selain itu, ancaman yang paling utama dari ini adalah impor.

"Ancaman utamanya adalah impor. Kalau seumpamanya (anggaran) impornya digunakan untuk petani menanam kedelai. Bisa enggak ya untuk impornya untuk menanam kedelai? Gimana ya impornya ditekan? Kalau peneliti enggak paham hitung-hitungannya, pengambil kebijakan saya yakin bisa, " kata Pepi.

Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri menyebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Prof Ali Zum, diharapkan kader partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut bisa menanam benih kedelai di 1.500 hektar.

"Tahun 2023 akan mengembangkan sekitar 500 ribu hektar itu hasilnya untuk benih dan untuk produksi kedelai konsumsi sekitar 1, 5 juta ton. Dan tahun 2024 dengan gerakan kepala daerah PDI Perjuangan ini bisa menanam kedelai 1 juta hektar, pada saat itu produksi kita 3, 75 juta ton, " jelas Rokhmin.

"Jadi tahun 2024 kita akan menciptakan legacy untuk swasembada kedelai yang selama ini menghamburkan devisa sekitar Rp 47 triliun pertahun, karena sekitar 2, 7 juta ton kita impor, " pungkas Rokhmin. (Tim)

Baca juga: Ormas-ormas Hindu Indonesia Imbau Masyarakat Hormati Proses Pemilu 2024